Jakarta, CNN Indonesia —
DPR RI mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambah diskon tarif tol 30 persen, sehingga total tarif potongan jalan bebas hambatan saat mudik lebaran 2024 mencapai 50 persen.
Saat ini, sejumlah operator atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sudah memberikan diskon tarif tol di kisaran 20 persen. Ini berlaku untuk beberapa ruas, seperti Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra.
Akan tetapi, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menilai diskon 20 persen itu tidak cukup. Bahkan, ia membandingkan dengan Malaysia yang memberikan penggratisan tarif tol selama dua hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.
“Pak menteri (tolong) berinisiatif diskon sampai dengan 50 persen. Tadi kan (diskon 20 persen) dari BUJT, sekarang dari Pak Menteri PUPR sendiri, 30 persen (diskon tol tambahan) dari Pak Menteri PUPR,” kata Sigit dalam Rapat Kerja dengan Kementerian PUPR hingga Kemenhub di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
“Jalan tol pun kalau dia dilewati 100 ribu kendaraan per hari jangan-jangan (operator jalan tol) sudah untung. Oleh karena itu, kebijakan Pak Menteri PUPR yang populis sangat dibutuhkan, masa kalah sama Malaysia yang menggratiskan tol saat lebaran?” sambungnya.
Sigit menilai diskon tol sebanyak itu tidak akan mempengaruhi pendapatan BUJT. Pasalnya, ia mengklaim selama ini keuntungan operator jalan tol tak memperhitungkan faktor lebaran serta natal dan tahun baru (nataru).
Ia lantas melempar gurauan kepada Basuki. Politikus PKS itu yakin sang menteri berkenan menyetujui usulnya itu.
“Pak Menteri (Basuki) tersenyum, kayaknya ini setuju Pak Ketua (Ketua Komisi V DPR RI Lasarus),” kelakar Sigit.
“Ini kan akhir-akhir (masa jabatan) kita semua, akhir DPR, akhir pemerintahan, biasanya husnul khotimah. Pak menteri tambahin dong 30 persen diskonnya dari pemerintah, insyaallah pemerintahan (Presiden) Jokowi husnul khotimah, diganti dengan pemerintahan Gerindra (Prabowo Subianto),” tutupnya.
Menteri Basuki belum merespons usul tersebut karena raker sempat dijeda untuk melaksanakan salat zuhur. Akan tetapi, Kementerian PUPR menegaskan tidak akan mengabulkan usul tersebut.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan diskon tarif tol punya beberapa fungsi, termasuk urusan sosial. Ia menyebut ini bisa memancing agar pemudik bisa pulang kampung lebih awal, sehingga menghindari puncak arus mudik.
“Ya memungkinkan saja (diskon tol tambahan dari pemerintah), kalau secara aturan digratiskan pun mungkin,” ungkap Hedy di Kompleks DPR RI, saat sela-sela raker.
“Tapi mereka (operator jalan tol) akan klaim ke negara. Kan eman-eman nanti, mahal itu kalau (digratiskan tarif tol atau diskon tol ditambah 30 persen),” sambungnya.
Hedy menegaskan instruksi berupa penggratisan atau tambahan diskon tol ke BUJT akan menimbulkan beban baru ke kas negara. Pada akhirnya, para operator jalan tol itu akan menagih pemerintah.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR memohon kesukarelaan operator jalan tol, termasuk peluang menambah besaran potongan tarif.
“Karena begini, kalau tol macet berhenti padat hampir berhenti, untung gak BUJT-nya? Enggak kan? Karena yang lewat gerbang yang dihitung. Kalau padat dan macet berarti yang lewat gerbangnya makin sedikit,” jelas Hedy.
“Oleh karena itu, tindakan sukarela itu salah satu upaya bagaimana agar tidak macet yang mengakibatkan pendapatan BUJT tidak sebesar kalau lancar pada saat kondisi puncak (mudik),” tutupnya.
(skt/agt)